YOGYAKARTA – Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satunya melalui Program Pembangunan Kesejahteraan Holistik (PPKH) yang akan dilaksanakan secara hybrid di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 28 Oktober 2026. Program ini mengintegrasikan peran pemerintah, akademisi, dan masyarakat setempat untuk memastikan intervensi kesejahteraan berjalan tepat sasaran.
Sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program tersebut, Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menggelar rapat secara virtual pada Jumat (2/10/2026) untuk membahas tindak lanjut PPKH bersama para pihak terkait. Kabupaten Gunungkidul dipilih sebagai lokasi percontohan nasional untuk mengembangkan pendekatan terpadu dalam menghadapi berbagai tantangan multidimensi di masyarakat, antara lain kemiskinan, stunting, serta tingginya angka bunuh diri.
PPKH merupakan pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan berbagai intervensi secara lintas sektor dengan berbasis pada kebutuhan wilayah dan bukti. Terdapat tiga pilar utama dalam struktur intervensi PPKH yaitu Kesehatan, Pendidikan, serta Ketahanan Pangan dan Kebencanaan. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan model pembangunan kesejahteraan yang utuh dan dapat direplikasi di wilayah lain secara nasional.
Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan berbagai pihak, di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah, serta kalangan akademisi. Kemendukbangga/BKKBN berada pada klaster Kesehatan dan Sosial, dengan dukungan program berupa promosi dan edukasi melalui Penyuluh KB/PLKB dan kader dalam bentuk penyuluhan, pendampingan, serta edukasi kepada keluarga.
Selain itu, Balai Penyuluhan KB dimanfaatkan sebagai pusat kendali operasional Program Bangga Kencana di tingkat kecamatan. Peran strategis ini mempermudah koordinasi, mempercepat pelaksanaan program sesuai kebutuhan lokal, serta mendekatkan layanan dan pemberdayaan langsung kepada masyarakat di tingkat akar rumput. Langkah ini memastikan setiap keluarga mendapatkan akses pendampingan yang tepat demi terwujudnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.
PPKH menjadi contoh bagaimana kolaborasi lintas sektor dapat menyatukan berbagai kekuatan untuk menghadirkan kesejahteraan yang lebih holistik dan berbasis kebutuhan wilayah. Melalui PPKH, sinergi lintas sektor diharapkan mampu menghadirkan intervensi yang lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam menjawab berbagai persoalan sosial dan pembangunan di masyarakat. Mari mengambil peran secara aktif dalam membangun kesejahteraan yang holistik, dari keluarga hingga masyarakat.
Penulis : Ahmad Afandi
Editor : Dessy Phawestrina
Dokumentasi : Tiara Rosivanengtyas
Rilis : Jumat, 2 Oktober 2026
